Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) menginisiasi pertemuan bersama 15 asosiasi logistik nasional sebagai bentuk keprihatinan atas semakin tingginya biaya logistik di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pertemuan yang digelar di Resto Parle, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026), itu dipimpin Ketua Umum DPP ASPERINDO Budiyanto Darmastono, didampingi Sekretaris Jenderal, Tekad Sukatno dan Dewan Penasihat, Sony Harsono. Hadir pula para ketua umum dan pimpinan organisasi logistik, transportasi, serta rantai pasok nasional, di antaranya Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI), Indonesian Women in Transportation and Logistics (IWTL), ALDEI, ABUPI, WILAT, AHLI, PPMI, KOPLINDO, NLC, APLE, ASDEKI dan sejumlah Ketua Umum asosiasi lainnya.
Selain menyuarakan keprihatinan terhadap meningkatnya biaya logistik nasional, pertemuan tersebut juga membahas keberatan pelaku usaha terhadap pemberlakuan tambahan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Jasper/Jaster) sebesar Rp700 per kilogram serta Cargo Handling Charge (SGHA) sebesar Rp340 per kilogram pada layanan usaha kargo udara.
Menurut para pelaku usaha, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban industri logistik yang saat ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat hingga persoalan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah daerah.
Ketua Umum DPP ASPERINDO, Budiyanto Darmastono mengatakan, seluruh asosiasi yang hadir memiliki pandangan yang sama bahwa peningkatan biaya logistik harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi barang dan daya saing ekonomi nasional.
“Kami prihatin karena biaya logistik terus meningkat di saat kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Karena itu kami berkumpul untuk mencari solusi bersama dan berharap pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan persoalan ini,” ujar Budiyanto.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut juga menjadi langkah awal untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah dan instansi terkait.
“Kami memberikan waktu kepada seluruh asosiasi untuk mencatat berbagai permasalahan yang ada. Hasilnya akan kami rumuskan dan kami sampaikan kepada instansi-instansi terkait sebagai masukan perbaikan kebijakan,” katanya.
Budiyanto menambahkan, para pimpinan asosiasi logistik juga sepakat membangun wadah bersama dalam bentuk federasi atau perkumpulan asosiasi logistik nasional. Organisasi tersebut diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan terkait kebijakan dan regulasi yang berdampak terhadap perkembangan industri logistik.
“Dalam waktu dekat kami akan mendeklarasikan federasi atau perkumpulan asosiasi logistik. Tujuannya agar suara pelaku industri lebih terkoordinasi dan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah, terutama terkait regulasi yang menghambat perkembangan sektor logistik,” ujarnya.
Melalui wadah bersama tersebut, lanjut Budiyanto, para asosiasi berharap, pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya distribusi, termasuk tambahan biaya pada sektor kargo udara.
“Harapan kami, pemerintah dapat memperbaiki regulasi-regulasi yang menghambat pertumbuhan industri logistik dan menurunkan biaya-biaya yang membebani pelaku usaha. Logistik yang efisien akan berdampak langsung terhadap daya saing ekonomi nasional,” ujar Budiyanto.
